Stop Politisasi HIMPSI !

Bangsa Indonesia di tahun 2014 ini sedang mengadakan pesta demokrasi terkait penentuan nasib bangsa untuk lima tahun ke depan, hiruk pikuk pesta demokrasi terdengar dari obrolan warung kopi sampai obrolan santai para eksekutif berdasi di cafe-cafe mewah. Keramaian itu tidak hanya terjadi dalam dunia nyata yang kita tinggali, akan tetapi kicauan kicauan pun ramai di media sosial yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia yaitu facebook maupun twitter. Banyak rakyat biasa, tokoh nasional, artis, akademisi, praktisi dan sebagainya memberikan dukungannya secara terbuka melalui akun media sosial yang mereka miliki masing-masing, Bentuk dukungannya pun beragam untuk masing-masing kandidat yang berlaga dalam panggung demokrasi ini, baik itu dalam bentuk tulisan, gambar maupun video berseliweran di linimasa maupun di beranda facebook. Terlepas dari banyaknya negatif campaign atau Black campaign yang hadir mewarnai masa kampanye pada tahun ini, tapi patut diapresiasi partisipasi politik masyarakat Indonesia pada pemilihan presiden kali ini sangatlah ramai walaupun hanya sekedar retweet atau repost postingan dari orang lain.

Ada beberapa Pos yang menarik pandangan mata saya, Pos dari akun facebook HIMPSI JAYA. HIMPSI JAYA merupakan Himpunan Psikologi Wilayah DKI Jakarta Raya, sebuah organisasi keprofesian psikologi yang menghimpun Sarjana Psikologi, Psikolog, dan Ilmuan Psikologi di wilayah DKI Jakarta. Pos itu adalah Pos yang berisi tautan dari portal berita tempo.co. terdapat empat tautan yang saling berurutan, judul-judul dari tautan berita itu adalah :

1. Survei Psikolog gaya kepemimpinan prabowo otoriter yang diposkan oleh akun facebook HIMPSI JAYA pada tanggal 4 juli 2014 pukul 10.56 wib 
2. Psikolog: hasrat berkuasa probowo lebih besar yang diposkan oleh akun facebook HIMPSI JAYA pada tanggal 4 juli 2014 pukul 10.58 wib 
3. Psikolog : Jokowi JK punya motivasi berpretasi tinggi yang diposkan oleh akun facebook HIMPSI JAYA pada tanggal 4 juli 2014 pukul 10.59 wib 
4. Harian The Jakarta Post nyatakan dukungan jokowi yang diposkan oleh akun facebook HIMPSI JAYA, akan tetapi ketika saya menulis tulisan ini, tautan berita itu sudah di hapus oleh HIMPSI JAYA 

Melihat keempat tautan berita itu membuat saya tertarik untuk membaca artikel berita tersebut, akan tetapi ada yang janggal dari keempat berita yang diposkan oleh akun HIMPSI JAYA, dari judul-judul tautan beritanya terlihat ada kecenderungan dari lembaga ini tidak bersikap netral dalam mempublikasikan hasil penelitian mereka, ada kecenderungan untuk memihak salah satu calon saja. Ini menjadi aneh sebuah lembaga keprofesian seperti HIMPSI terlibat dalam kegiatan politik praktis, apalagi dengan ada tautan berita nomor empat (4) dari daftar berita yang saya sebutkan diatas, membuat saya semakin merasa aneh.

Ketika saya mencari informasi lebih jauh, ternyata berita-berita itu adalah hasil penelitian yang memang telah dilakukan. Sebuah hasil penelitian sangatlah berpengaruh untuk merubah pola pikir seseorang bahkan prilaku seseorang. Apalagi sebuah penelitian yang sedang hangat-hangatnya menjadi konsumsi publik saat ini, yaitu Pemilihan Presiden, tentang kedua pasang kandidat yang digadang-gadang akan menduduki Kursi RI 1 dan RI 2. Pada tanggal 3 Juli 2014 Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Himpunan Psikologi Ikatan Psikologi Sosial & Ikatan Psikologi Klinis serta Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran merilis hasil penelitian Survei Aspek Kepribadian Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014. Peneilitian tersebut dilakukan dengan cara melakukan survei kepada 204 responden yang merupakan psikolog untuk menilai aspek kepribadian dari kedua kandidat calon presiden dan wakil presiden. Aspek kepribadian yang diukur adalah :

1. Motivasi Sosial
2. Cognitive Complexity 
3. Explanatory Style 
4. Trait
5. Emotional Stability
6. Interpersonal Style 
7. Leadership Style 
8. Decision Making Style 

Membaca hasil penelitian tersebut membuat saya semakin bertambah merasa aneh, dan membuat saya berasumsi bahwa ada politisi terhadap HIMPSI. Saya berasumsi bahwa hasil penelitian ini mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi pemilih untuk memihak salah satu kandidat calon presiden dan wakil presiden, baik pemilih yang sudah menentukan pilihannya maupun yang belum (swing voters). Seperti yang kita ketahui Profesi Psikolog di Indonesia merupakan satu profesi yang “WAH” di mata masyarakat, dimana masyarakat percaya bahwa psikolog itu dapat mengetahui kepribadian seseorang, memprediksi prilaku seseorang, bahkan meramal masa depan seseorang. Hal ini menjadi Stereotip yang melekat pada orang yang mempelajari keilmuan psikologi, Stereotip itulah akan menjadi pengaruh besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hasil penelitian tersebut, apalagi penelitian tersebut membawa dua almamater universitas yang sangat disegani dalam dunia psikologi di Indonesia. Ketika masyarakat membaca hasil penelitian itu dikhawatirkan hasil penelitian tersebut bisa menggiring arus pemilih untuk bermuara ke salah satu kandidat saja, apalagi didukung oleh dengan pemberitaan media massa dengan judul yang seperti saya sebutkan diatas.

Saya sebagai mahasiswa psikologi yang sedang berproses menuju gelar sarjana mempunyai beberapa saran untuk organisasi keprofesian psikologi yang saya cintai ini.  
Pertama, HIMPSI bisa bersikap lebih netral dalam penelitiannya dengan menggunakan metode penelitian yang lebih valid untuk mengukur aspek kepribadian seseorang, tidak hanya mengunakan survei dari penilaian “ahli kepribadian” saja, seharusnya HIMPSI bisa mengambil data kepribadian langsung dari kedua kandidat calon presiden dan wakil presiden saat tes kesehatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa pekan lalu, menurut saya HIMPSI yang seharusnya mengambil peran untuk melaksanakan tes kesehatan mental/jiwa kedua kandidat, dengan bersinergi bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Kedua, HIMPSI juga lebih selektif untuk mempublikasikan penelitian ilmiahnya kepada media massa karena media massa saat ini banyak yang tidak bersikap netral dalam pemberitaannya, sehingga hasil penelitian tidak menjadi alat untuk kepentingan politik, padahal dalam Anggaran Dasar HIMPSI sudah jelas bahwa HIMPSI tidak berafiliasi pada organisasi politik tertentu dan juga HIMPSI lebih profesional dalam menyampaikan hasil penelitian dengan menjelaskan secara gamblang kelebihan dan kekurangan dari penelitian tersebut terkait validitas dan reliabilitas pengukuran yang digunakan.
Ketiga, HIMPSI lebih bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang hasil penelitiannya, sehingga nantinya tidak ada kesalahan persepsi masyarakat terhadap sebuah hasil penelitian yang telah dirilis.
Keempat, rekomendasi untuk menambahkan pasal baru tentang psikologi politik dalam kode etik HIMPSI, supaya lebih jelas tugas, wewenang dan sebagainya terkait penelitian psikologi politik sehingga tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar HIMPSI.

Jakarta 6 Juli 2014 

Ditulis oleh Muhammad Yassirullah